INDRAMAYU – Bertempat di Kantor DPC PDI Perjuangan, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat sekaligus Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, Ono Surono, menegaskan pentingnya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang terarah dan berpihak pada kebutuhan masyarakat. Minggu 29/3/2026
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari agenda pengawasan sekaligus forum pertemuan bersama pengurus partai untuk membahas usulan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2027 yang dihimpun dari desa dan kabupaten.
Dalam kesempatan itu, Ono Surono mengungkapkan bahwa proses pengumpulan aspirasi telah dilakukan secara sistematis, termasuk melalui pelatihan operator desa dalam menginput usulan program ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Adapun prioritas usulan meliputi pembangunan jalan desa, jalan usaha tani, penerangan jalan umum (PJU), serta irigasi.
“Semua usulan harus masuk ke dalam sistem agar bisa dikawal bersama dan diperjuangkan dalam APBD. Ini penting agar pembangunan benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya peran DPC dan seluruh pengurus partai dalam melakukan pendampingan kepada desa, terutama dalam mempercepat perbaikan infrastruktur jalan. Pendampingan tersebut diharapkan mampu memperkuat koordinasi lintas pemerintahan serta memastikan usulan desa tidak terhambat secara administratif.
Namun demikian, perhatian utama dalam forum tersebut tertuju pada persoalan penumpukan sampah yang terjadi hampir di seluruh wilayah Indramayu pasca Lebaran. Kondisi ini dinilai sudah sangat meresahkan masyarakat dan membutuhkan penanganan cepat serta terukur.
Ono Surono mengkritisi lemahnya manajemen pengangkutan dan koordinasi antar dinas terkait. Menurutnya, dengan APBD Indramayu yang mencapai lebih dari Rp3,7 triliun, seharusnya persoalan armada dan tenaga bukan menjadi kendala utama.
“Kalau memang armada kurang, bisa dilakukan pengadaan atau kerja sama dengan pihak ketiga. Bahkan opsi sewa truk pun bisa menjadi solusi sementara. Yang penting ada langkah konkret,” tegasnya.
Selain isu sampah, minimnya dukungan pemerintah daerah terhadap program buruh migran juga menjadi sorotan. Padahal, remitansi dari pekerja migran dinilai memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian daerah, baik dari sisi konsumsi maupun potensi penerimaan pajak.
Ia mendorong agar pemerintah kabupaten kembali serius dalam menyiapkan program pelatihan keterampilan, penguasaan bahasa, hingga perlindungan bagi para buruh migran, termasuk mekanisme penanganan masalah pasca penempatan.
Lebih lanjut, Ono Surono menilai bahwa penggunaan APBD Indramayu harus lebih difokuskan pada penguatan ekonomi rakyat dan pelayanan dasar. Hal ini dinilai penting untuk menghadapi potensi tekanan ekonomi ke depan.
Di sisi lain, ia juga menyoroti lemahnya komunikasi antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah provinsi serta anggota DPRD Provinsi. Kondisi ini berdampak pada minimnya proyek infrastruktur provinsi di Indramayu, yang saat ini disebut hanya mencakup satu ruas jalan kabupaten.
Sebagai solusi, ia mengusulkan agar pemerintah kabupaten segera menggelar pertemuan resmi dengan mengundang seluruh anggota DPRD Provinsi dan DPR RI dari daerah pemilihan setempat. Langkah ini dinilai penting untuk menyatukan persepsi serta mempercepat dukungan anggaran dari pemerintah provinsi maupun pusat.
“Kalau komunikasi berjalan baik, dukungan dari provinsi dan pusat bisa lebih maksimal. Ini yang harus segera diperbaiki,” tambahnya.
Menutup pernyataannya, Ono Surono menegaskan komitmen DPRD bersama partai politik untuk terus mengawal berbagai persoalan strategis di Indramayu, mulai dari penanganan sampah hingga penguatan program buruh migran.
Dengan pengawalan yang berkelanjutan serta sinergi antar pemangku kepentingan, diharapkan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat dapat segera teratasi dan pembangunan di Indramayu berjalan lebih optimal serta merata.
